Dalam sebuah diskusi dengan media dan pejabat eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pagi ini, Susi menjelaskan secara detil berapa total PNBP yang diterima pemerintah dari sektor perikanan. Dari hitung-hitungan tersebut, negara justru dirugikan karena subsidi BBM yang diberikan jauh lebih besar dibandingkan PNBP yang diterima.
"Dari total kapal di Indonesia (di atas 30 GT) sebanyak 5.329 kapal, dengan alokasi BBM 2,1 juta kililoter/tahun, di mana pemerintah subsidi industri penangkapan ikan sebesar Rp 11,5 triliun, tetapi PNBP yang didapat hanya Rp 300 miliar. Jelas-jelas negara dirugikan lebih dari Rp 11 triliun," papar Susi yang mengenakan baju putih berdasi di Gedung Mina Bahari I, kantor pusat KKP, Jakarta, Jumat (31/10/2014).
Melihat angka itu, Susi tidak terima. Ia meminta seluruh aturan yang mengatur sektor perikanan tangkap direvisi agar negara tidak dirugikan dengan jumlah yang cukup besar.
"Saya ingin tata beberapa peraturan dan policy yang ada agar lebih baik dan memberikan pendapatan kepada negara lebih besar," tegasnya.
Susi ingin minimal PNBP yang didapat pemerintah sama dengan yang dikeluarkan untuk alokasi BBM bersubsidi. Sehingga uang tersebut nantinya dialokasikan untuk kesejahteraan nelayan pesisir.
"Ini tidak boleh terjadi lagi. Kita ingin mendapatkan hasil yang setara dengan cost yang kita keluarkan. BBM itu cost-nya, pendapatannya hanya 20%. Secara commercial sense, it doesn't make sense. So we have to change," tegas Susi.
Inulpoker.com --- poker dan domino online indonesia terpercaya | poker dan domino online indonesia | agen poker terpercaya | poker online indonesia | poker terpercayaThis post was made using the Auto Blogging Software from WebMagnates.org This line will not appear when posts are made after activating the software to full version.
0 comments:
Post a Comment